nusakini.com-Surabaya-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi kepala daerah ikut dalam proses kampanye di Pilpres 2019. 

"Kepala daerah jabatan politis, dia bisa diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Bisa juga calon independen. Makanya, kepala daerah itu mempunyai hak untuk mendukung pasangan capres atau bersikap netral," kata Tjahjo di Universitas Airlangga Surabaya.

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin Gelar Syukuran
• KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019, BPN: Kami tak akan Menyerah
• Mendagri: Petugas KPPS Meninggal Dunia Adalah Syuhada Kusuma Bangsa
• Kornas KRC Dukung Pernyataan Panglima TNI dan Kapolri Terkait Stabilitas Keamanan Pasca Pemilu

Namun, bagi mereka yang ingin berkampanye memang ada aturan yang harus dipatuhi. Di antaranya, harus minta izin kepada Mendagri sebelum mengajukan cuti kampanye. 

"Tapi selama dia mendukung sah-sah saja tapi tidak boleh menggerakkan ASN, tidak boleh menggunakan aset-aset daerahnya," ujar Tjahjo. 

Yang terpenting lagi, kata dia, tidak sampai meninggalkan pelayanan kepada masyarakat dan tugasnya sebagai kepala daerah. 

"Tidak ada sanksi. Kalau melanggar yang memberikan pengawasan adalah Bawaslu," ungkapnya.(p/ab)